Setelah menghadiri Lokakarya Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Profesor Intiyas Utami, melakukan pertemuan strategis bersama Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Profesor Dr. Garuda Wiko., S.H., M.Si., serta Wakil Ketua Umum (Waketum) FRI 1, Profesor Dr. Masduki Ahmad, S.H., M.M., belum lama ini.
Lokakarya yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan nasional tersebut menempatkan agenda perumusan arah baru pemberdayaan masyarakat sebagai fokus utama. Sehingga pertemuan yang digelar ini menjadi tindak lanjut penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis pasca-lokakarya, khususnya dalam menguatkan peran FRI sebagai simpul kolaborasi nasional.
Ketua FRI yang juga merupakan Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN), Profesor Garuda Wiko, menegaskan bahwa Forum Rektor Indonesia harus semakin dikenal sebagai wahana komunikasi strategis antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor swasta. Menurutnya, kehadiran FRI harus dirasakan nyata oleh publik melalui berbagai kontribusi yang terukur dan kolaboratif.
“Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi perantara yang memfasilitasi pertukaran sumber daya lintas wilayah dan memajukan agenda pembangunan nasional. Kami berharap dukungan seluruh perguruan tinggi untuk kepengurusan FRI periode 2025–2026,” ujarnya.
Pemberdayaan Berbasis Akar
Dalam kesempatan yang sama, Waketum FRI 1 yang juga merupakan Rektor Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA), Profesor Masduki Ahmad memaparkan sejumlah rekomendasi strategis FRI kepada pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan fondasi sosial yang menentukan keberlanjutan pembangunan.
Namun, sejumlah tantangan mendesak masih perlu diatasi, seperti fragmentasi kebijakan lintas kementerian, lemahnya integrasi program, rendahnya literasi digital, serta stagnasi kelembagaan masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna.
“Pendekatan top-down masih terlalu dominan. Perencanaan harus kembali ke akar, yaitu kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, produksi usaha masyarakat tidak boleh berhenti sebagai aktivitas lokal, tetapi harus dihubungkan dengan rantai nilai dan pasar modern,” tegasnya.
Ia juga menekankan urgensi sistem data terpadu sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akurat, khususnya terkait data kemiskinan, usaha mikro, dan potensi lokal. Menurutnya, tanpa dukungan profesional dan sistem yang berkelanjutan, berbagai program pemberdayaan akan berhenti begitu proyek selesai.
Kolaborasi Menguatkan Bangsa
Sementara itu, Rektor UKSW sekaligus Wakil Ketua Umum FRI 2, Profesor Intiyas Utami, menegaskan posisi kampus sebagai pilar penting dalam ekosistem pemberdayaan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa transformasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kontribusi akademik yang bersifat implementatif.
“Sebagai kampus, kami mendukung penuh pengembangan masyarakat melalui program-program konkret. Salah satunya adalah sinergi Desa Merah Putih dengan usaha desa yang kini menjadi bagian dari program bantuan pemerintah. Peran perguruan tinggi sangat diperlukan untuk memastikan kedua lembaga ekonomi ini tumbuh dan berkembang,” jelasnya.
Ia juga mendorong pembentukan kelompok mahasiswa seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik atau program Tri Dharma terpadu, yang dapat mendukung keberlanjutan kerja sama desa dan penguatan ekonomi rakyat. Rektor Intiyas berharap seluruh kampus di Indonesia dapat berinovasi dan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat sehingga pemberdayaan yang berkelanjutan dapat terwujud.
Dengan komitmen kolektif dari Forum Rektor Indonesia dan seluruh anggotanya, lokakarya ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi momentum strategis untuk memperkuat peran perguruan tinggi sebagai katalis perubahan sosial. Inisiatif pemberdayaan yang digagas melalui lokakarya ini selaras dengan sejumlah Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs 1 yaitu Tanpa Kemiskinan, SDGs 4 Pendidikan Berkualitas, SDGs 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, SDGs 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, serta SDG 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Selaras pula dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita poin 2 yang menekankan kemandirian bangsa dan penguatan ekonomi rakyat serta Asta Cita poin 3 yang berfokus pada peningkatan lapangan kerja berkualitas dan penguatan kewirausahaan. Salam Satu Hati UKSW! (Ish_TimKomblik/foto:istimewa)