Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) bekerja sama dengan Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku Teologi Publik, Solidaritas Kultural, dan Demokrasi pada Senin (28/09/2026). Kegiatan ini diselenggarakan secara luring di Gedung F Ruang 114 Kampus UKSW dan secara daring melalui platform Zoom serta live YouTube. Dikenal sebagai Kampus Indonesia Mini, UKSW terpilih menjadi tuan rumah karena kampus ini sepertilaboratorium hidup bagi dialog antarbudaya dan toleransi yang dibentuk oleh keberagaman mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara. Bedah buku karya Profesor Dr. M. Amin Abdullah bersama tim akademisi ini bertujuan untuk merespon fenomena kemunduran demokrasi (democratic backsliding) dalam penguatan etika publik berbasis keagamaan dan kearifan lokal.
Memasuki sesi pemaparan materi, penyunting buku Profesor Dr. Musdah Mulia menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya ditopang oleh lembaga formal, melainkan membutuhkan kebudayaan yang menopangnya seperti kesediaan berdialog dan solidaritas sosial. Beliau mendorong agar hubungan antarumat beragama melangkah melampaui toleransi pasif menuju gerakan mutual liberation atau saling membebaskan dari prasangka.
Sesi diskusi kemudian diperkaya oleh ulasan tiga narasumber utama, yakni Romo Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma, Linda Susilowati, Ph.D., selaku Dosen Fakultas Interdisiplin UKSW serta Profesor Todung Mulya Lubis, Ph.D., selaku Guru Besar Hukum Melbourne University. Para pembicara menyoroti krusialnya merevitalisasi kearifan lokal Nusantara seperti Pela Gandong di Maluku, Sito Timo Tumu Tau di Minahasa, hingga Tepo Seliro di Jawa sebagai fondasi solidaritas kultural dalam merawat demokrasi.
“Revaluasi kearifan lokal Nusantara menjadi kunci penting untuk memperkuat fondasi kebudayaan demokrasi dan solidaritas sosial di ruang publik,” tegas Romo Bagus Laksana saat memaparkan ulasannya.
Dalam sambutan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kewirausahaan (WR RIK) Profesor Eko Sediyono menjelaskan bahwa bedah buku ini mengangkat tema teologi publik sebagai respon atas berbagai tantangan kompleks yang dihadapi demokrasi Indonesia di tengah masyarakat yang religius sekaligus majemuk. Beliau juga menegaskan bahwa kehadiran diskusi ini menjadi bentuk komitmen UKSW dalam menghadirkan iman dan nilai kebangsaan secara nyata di ruang publik.
“Melalui Fakultas Teologi, kampus bergumul tentang bagaimana iman dapat dihadirkan secara publik untuk mendorong keadilan serta memperkuat solidaritas sosial. Menghadirkan kembali kearifan lokal dalam diskusi publik merupakan upaya penting untuk memperkuat demokrasi substantif kita,” ungkap Profesor Eko.
Berikutnya disampaikan oleh Profesor Dr. M. Amin Abdullah selaku Ketua Komisi Kebudayaan AIPI. Beliau menjelaskan bahwasanya karya ini lahir dari konsolidasi pemikiran para akademisi untuk merespon dinamika kebudayaan demokrasi di Indonesia. Sebagai buku ketiga dari seri Rekacipta Budaya Demokrasi, karya ini memberikan pemahaman baru terkait pentingnya membangun kebudayaan demokrasi yang berakar kuat pada nilai-nilai kewargaan.
“Konsolidasi pemikiran dalam buku ini menunjukkan komitmen utama para akademisi dalam mewujudkan dialog etis yang inklusif demi menjaga iklim demokrasi kita,” ungkap Profesor Amin.
Pendeta Irene Ludji, Ph.D., Wakil Dekan Fakultas Teologi UKSW yang bertindak sebagai moderator, menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang perjumpaan akademis yang sangat berharga. Menurutnya, diskusi ini menegaskan kembali bahwa teologi publik bukanlah sekadar wacana akademis di ruang kelas, melainkan gerakan nyata untuk menjaga ruang publik tetap inklusif.
Dampak positif forum ini turut dirasakan langsung oleh peserta. Feiby Feronika Kawangung, mahasiswa Magister Sosiologi Agama UKSW, mengaku mendapatkan banyak pandangan baru mengenai peran kearifan lokal dalam menjaga toleransi. “Materi hari ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan baru, terutama mengenai bagaimana nilai kearifan lokal ternyata bisa menjadi benteng utama dalam merawat demokrasi kita,” tuturnya.
Kegiatan ini menandai bahwa UKSW terus berkomitmen menciptakan Creative Minority yang berkontribusi dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-4 yaitu pendidikan berkualitas, ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan, serta ke-16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Selain itu, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen kampus dalam mendukung Asta Cita ke-1 mengenai penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), serta ke-8 terkait harmoni lingkungan, budaya, dan toleransi beragama.
Sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terakreditasi Unggul, UKSW telah berdiri sejak 1956 dengan 15 fakultas dan 65 program studi di jenjang D3 hingga S3, dengan 36 Prodi Unggul dan A. Terletak di Salatiga, UKSW dikenal dengan julukan Kampus Indonesia Mini, mencerminkan keragaman mahasiswanya yang berasal dari berbagai daerah. Selain itu, UKSW juga dikenal sebagai “Creative Minority” yang berperan sebagai agen perubahan dan inspirasi bagi masyarakat. Salam Satu Hati UKSW! (Ant_TimKomblik/foto:Ant)