Jadi Tuan Rumah Rakornas Pemberdayaan Masyarakat, UKSW Perkuat Sinergi Kampus dan Pemerintah Tegaskan Spirit APBN untuk Kemandirian

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat bertajuk “Sinergi Implementasi Tridharma dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Berdampak, dan Berkelanjutan” di Balairung UKSW, Salatiga, Kamis (15/10/2026).

Forum ini mempertemukan pemerintah dan perguruan tinggi untuk memperkuat kontribusi pendidikan tinggi dalam pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Hadir dalam kegiatan ini Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Profesor Dr. Fauzan, M.Pd., Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Profesor Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., Ketua Forum Rektor Indonesia, Profesor Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, Profesor Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si., Ak., serta Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Yusmanto, S.Pi., M.Si. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan diawali dengan penampilan tari kreasi Pa’gellu dari Toraja, Sulawesi Selatan, dilanjutkan dengan deklarasi dan penandatanganan komitmen perguruan tinggi dalam Program Beasiswa bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2027. Deklarasi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui keterlibatan perguruan tinggi.

Deklarasi Komitmen untuk Pemberdayaan Desa

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya tersebut. Ia menyebut lebih dari 16.500 desa dan 88 kabupaten menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pemberdayaan perlu didukung penguatan ekosistem ekonomi, akses terhadap sumber penghidupan, serta data yang akurat agar program pemerintah dan mitra pembangunan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Pada kesempatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. juga menyerahkan secara langsung Piagam Penghargaan Kampus Inspiratif Pemberdayaan Masyarakat bagi 12 perguruan tinggi, termasuk UKSW.

Sejalan dengan hal itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Profesor Dr. Fauzan, M.Pd., menegaskan bahwa perguruan tinggi perlu terlibat langsung dalam penyelesaian persoalan daerah.

“Kampus benar-benar menjadi satu ekosistem, menjadi entitas sosial yang tidak hanya berada di dalam menara gading, tetapi menjadi menara lain yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kapasitas keilmuan dan sumber daya manusia perguruan tinggi dapat mendukung pemberdayaan masyarakat apabila kolaborasi dilaksanakan secara terukur dan berbasis data.

Jadi Tuan Rumah Rakornas Pemberdayaan Masyarakat, UKSW Perkuat Sinergi Kampus dan Pemerintah Tegaskan Spirit APBN untuk Kemandirian

Kolaborasi Pemerintah dan Kampus untuk Mengentaskan Kemiskinan

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dalam sambutannya menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Angka kemiskinan di Jawa Tengah disebut turun dari 9,58 persen pada 2025 menjadi 9,21 persen, meskipun periode data tersebut masih perlu dipastikan. Ia menyampaikan bahwa hampir 133 perguruan tinggi di Jawa Tengah telah dilibatkan dalam kolaborasi untuk membantu menangani persoalan kemiskinan.

Upaya tersebut mencakup perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), dukungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, serta evaluasi berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Dalam sambutannya, gubernur juga menekankan pentingnya evaluasi setiap tiga bulan dan keterlibatan perguruan tinggi dalam melengkapi pemahaman mengenai kondisi masyarakat melalui temuan langsung di lapangan.

Keterlibatan mahasiswa dan civitas academica diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan keluarga, sehingga intervensi pemerintah tidak hanya berfokus pada bantuan sesaat, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

UKSW Perkuat Pemberdayaan melalui Kolaborasi Lintas Disiplin

Rektor UKSW, Profesor Intiyas Utami, menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan kolaborasi lintas disiplin ilmu. Berbagai bidang keilmuan di perguruan tinggi dapat disatukan untuk memahami persoalan masyarakat secara menyeluruh dan merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pendekatan tersebut diterapkan melalui konsep living laboratory, yakni menjadikan masyarakat sebagai ruang pembelajaran, penelitian, dan penerapan ilmu pengetahuan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori di ruang kelas, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mengembangkan kepekaan terhadap persoalan sosial.

UKSW juga menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari komitmen untuk memanusiakan manusia. Kontribusi kampus, menurut Rektor Intiyas, perlu berangkat dari pemahaman terhadap kebutuhan dan martabat masyarakat, bukan sekadar menjalankan program.

Praktik pemberdayaan yang menghubungkan berbagai bidang ilmu, termasuk program terkait pangan dan pemanfaatan hidroponik, menjadi salah satu bentuk penerapan ilmu dalam kehidupan masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dan sivitas akademika membuka ruang bagi kampus untuk menda

mpingi masyarakat sekaligus memberikan pengalaman pembelajaran yang kontekstual.

Komitmen tersebut memperlihatkan bahwa peran UKSW tidak berhenti pada penyelenggaraan forum, tetapi juga pada upaya menghubungkan kegiatan akademik dengan kebutuhan masyarakat. Pengalaman pemberdayaan yang telah dijalankan menjadi modal untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam agenda pengentasan kemiskinan.

Jadi Tuan Rumah Rakornas Pemberdayaan Masyarakat, UKSW Perkuat Sinergi Kampus dan Pemerintah Tegaskan Spirit APBN untuk Kemandirian

Memperluas Dampak melalui Kerja Sama Antarkampus

Dalam pemaparan mengenai implementasi program pemberdayaan masyarakat, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Profesor Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., menyoroti pentingnya kerja sama antar kampus dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menjawab persoalan sosial. Salah satu isu yang dibahas ialah akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia, yang menghadapi tantangan administrasi kependudukan, keterbatasan tenaga pengajar, dan keberlanjutan pembiayaan.

Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui program afirmasi pendidikan, pengabdian masyarakat internasional, dan penguatan konsorsium. Kolaborasi juga diperlukan dalam penanganan bencana agar sumber daya dan keahlian dari berbagai kampus dapat dikoordinasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Keberlanjutan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program tersebut. Pendampingan desa, integrasi data, dan koordinasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan perlu saling terhubung agar kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Melalui seminar nasional ini, UKSW mengambil peran sebagai ruang konsolidasi gagasan dan komitmen bersama antara pemerintah dan perguruan tinggi. Deklarasi Program Beasiswa bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2027 menjadi salah satu landasan kolaborasi ke depan, sementara pengalaman pemberdayaan yang telah dilakukan kampus menjadi modal untuk memperkuat pelaksanaan program. Sinergi tersebut diharapkan mendorong kontribusi perguruan tinggi yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kegiatan ini turut mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs ke-1 yaitu tanpa kemiskinan melalui kolaborasi perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa, SDGs ke-4 yaitu pendidikan berkualitas melalui tanpa kemiskinan melalui kolaborasi perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa serta SDGs ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan melalui kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini turut mendukung Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terakreditasi Unggul, UKSW telah berdiri sejak 1956 dengan 15 fakultas dan 65 program studi di jenjang D3 hingga S3, dengan 36 Prodi Unggul dan A. Terletak di Salatiga, UKSW dikenal dengan julukan Kampus Indonesia Mini, mencerminkan keragaman mahasiswanya yang berasal dari berbagai daerah. Selain itu, UKSW juga dikenal sebagai “Creative Minority” yang berperan sebagai agen perubahan dan inspirasi bagi masyarakat. (Sel/Upk_TimKomblik/foto:Divpromkomblik)

Jadi Tuan Rumah Rakornas Pemberdayaan Masyarakat, UKSW Perkuat Sinergi Kampus dan Pemerintah Tegaskan Spirit APBN untuk Kemandirian

Bagikan:
Facebook
Share
WhatsApp
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com